fashingnet.com-JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siti Noor Laila menegaskan, pada prinsipnya peradilan militer terhadap 11 anggota Kopassus yang melakukan penyerbuan dan pembunuhan di LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta tidak jauh beda dengan pengadilan sipil yaitu berlaku asas keadilan dan terbuka untuk umum.
“Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik pada hukum. Karena salah satu yang mendasari peristiwa di LP Cebongan itu adalah ketidakpercayaan pada hukum,” katanya ketika dihubungi SH, Senin (8/4) pagi ini.
Menurutnya, masyarakat harus bisa memantau jalannya pengadilan itu. Tujuannya meyakinkan peradilan berjalan secara adil dan menegakkan hukum. Prinsipnya menurutnya KUHP Militer sama dengan KUHP umum. Secara struktural kedua pengadilan ada di bawah Mahkamah Agung (MA).“Oleh karena itu, pengadilan harus terbuka. Selama ini masyarakat takut hadir di pengadilan militer,” ujarnya.
Tentang pencopotan Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Hardiono Saroso, Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila menegaskan perlu adanya peninjauan apakah Pangdam menutupi pelaku ataukah benar-benar tidak mengetahuinya. “Harus dilihat apakah dia menyembunyikan pelaku atau atas ketidaktahuan. Kalau dia tahu akan ada persitiwa itu maka harus ikuti prosedur hukum,” ujarnya.
Namun, jika Pangdam IV Diponegoro tidak mengetahui maka sebagai pejabat yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi disiplin. “Seperti dicopot dari jabatan yang sudah berlaku,” ujarnya.
Pesan Kapolri
Sementara itu, serah terima jabatan (sertijab) Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Pangdam IV/Diponegoro dilangsungkan secara terpisah di Jakarta, Senin pagi. Kedua petinggi Polri dan TNI di wilayah Jawa Tengah (Jateng) itu dimutasi menyusul kasus penyerbuan 11 anggota Kopassus ke LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta pada 23 Maret 2013.
Pergantian Kapolda DIY dari Brigjen Sabar Rahardjo kepada penggantinya Brigjen Haka Astana dipimpin langsung Kapolri Jenderal Timur Pradopo di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri Jakarta, Senin pagi.
Haka Astana sebelumnya menjabat Kepala Biro Kajian dan Strategi Sumber Daya Manusia (SDM) Polri, sedangkan Sabar selanjutnya menduduki jabatan yang ditinggalkan Haka Astana.
Selain Kapolda DIY, lima kapolda lain yang juga melaksanakan sertijab yakni Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) dari Irjen Iskandar Hasan kepada Irjen Saud Usman Nasution, Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) dari Brigjen Dewa Made Parsana kepada Brigjen Ari Dono Sukmanto dan Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Brigjen Wahyu Indra Pramugari kepada Brigjen Noer Ali.
Selanjutnya Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Brigjen Ricki Herbert Parulian Sitohang kepada Brigjen I Ketut Untung Yoga Ana dan Kapolda Maluku Utara (Malut) dari Brigjen Affan Richwanto kepada Brigjen Machfud Arifin.
Kapolri Timur Pradopo pada acara itu mengatakan bahwa sertijab merupakan hal yang biasa dilakukan dan didasarkan pada evaluasi kinerja serta peningkatan karier yang bersangkutan. "Tidak ada kaitan dengan hal-hal yang lain, tetapi untuk performance tugas dan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Kepada Kapolda DIY yang baru Kapolri menyampaikan agar melakukan pendekatan dengan masyarakat dan memberikan rasa aman. "DIY merupakan daerah spesifik maka wujudkan kembali rasa aman masyarakat dan bangkitkan kembali kepercayaan masyarakat," tuturnya.
Tertutup bagi Wartawan
Sementara itu, proses sertijab Pangdam IV/Diponegoro dari Mayjen TNI Hardiono Saroso kepada penggantinya Mayjen TNI Sunindyo dilakukan secara tertutup di Markas Besar AD di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin pagi. Mayjen TNI Hardiono Saroso selanjutnya dimutasi menjadi staf KSAD. Wartawan menunggu di depan gerbang Markas Besar AD dan tidak diperbolehkan meliput.
Mayjen TNI Hardiono Saroso baru sembilan bulan menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro. Serah terima jabatan dilakukan Juli 2012.
“Mohon maaf sertijab Pangdam Diponegoro memang hanya untuk internal," kata Kepala Subdinas Penerangan Umum AD Kolonel M Zaenal Arifin, di Jakarta, Senin pagi.
Menurutnya, acara yang dihadiri Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo itu tidak mengagendakan pertemuan dengan media. "Tapi, nanti ada agenda acara besarnya upacara serah terima jabatan di Semarang, jadi nanti di sana juga bisa (wawancara)," ujarnya.
Acara sertijab biasanya dilaksanakan secara terbuka. Apalagi, penggantian Pangdam IV/Diponegoro Mayjen Hardiono Saroso diduga terkait dengan peristiwa penyerangan LP Cebongan, Sleman, yang dilakukan anggota Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Rukman Ahmad, di Jakarta, Sabtu (6/4), mengatakan penggantian tidak terkait sanksi atau pernyataannya atas bantahannya bahwa pelaku penyerbuan LP Cebongan adalah anggota Kopassus. "Saya tegaskan, Mayjen TNI Hardiono diganti, bukan dicopot. Ini berdasarkan evaluasi, pembinaan karier dan sebagainya," katanya.
Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Handayani Nefo Kertopati menilai pemutasian Hardiono Saroso dari jabatannya itu ada kaitannya dengan pernyataannya tentang penyerangan LP Cebongan, Sleman.
"Pemutasian Mayjen TNI Hardiono saya rasa ada kaitannya dengan peristiwa Cebongan karena sebelum menerima data laporan akurat tim investigasi sudah berani katakan tak ada keterlibatan TNI AD," kata Susaningtyas.
Jangan Lupa Di Like Ya Gan
